Memperingati hari Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia yang jatuh pada tanggal 10 Desember, Unit Kegiatan Studi Kemasyarakatan (UKSK) menyelenggarakan acara HAM IN FOCUS 2010. Acara ini diisi oleh seminar dan pelatihan HAM (23-24 Desember). Adapun Untuk memeningkatkan jiwa kepekaan menyangkut HAM dalam dunia kepenulisan, Unit Kegiatan Studi Kemasyarakatan menyelenggarakan Lomba Tulis Esai Bertemakan “Pendidikan dan Hak Asasi Manusia. Untuk persyaratan dan teknis pengiriman karya sebagai berikut:
* Peserta Umum
* Tema “Pendidikan dan Hak Asasi Manusia ”
* Pengiriman karya paling lambat sampai tanggal 17 Desember 2010
* Biaya Pendaftaran Rp 15.000/judul.
* Karya harus orisinil dan belum dipublikasikan
* Karya menjadi milik panitia
Pengiriman via pos
* Ditik rapi di kertas A4, margin standar, ukuran huruf 12, spasi 1,5, jenis huruf Times New Roman, dibuat Rangkap 4 dan disertai soft file dalam CD
* Tidak diperkenankan menulis identitas pada lembar karya (biodata terpisah) dan menyertakan fotokopi tanda pengenal.
* Dimasukkan pada amplop coklat A4, disudut kiri atas ditulis “LOMBA TULIS ESAI HAM IN FOCUS 2010″
* Karya dikirim langsung atau melalui pos dengan menyertakan bukti pembayaran ke sekretariat Unit Kegiatan Studi Kemasyarakatan (UKSK) Gedung PKM Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Lantai 2 No. 23 Jalan Dr. Setiabudi No. 229 Bandung, 40154
Pengiriman via email
* Naskah diberi subjek “LTEHIF-Judul esai-nama penulis”
* Ditik rapi di kertas A4, margin standar, ukuran huruf 12, spasi 1,5, jenis huruf Times New Roman
* Menyertakan identitas terpisah dengan karya
* Naskah dapat dikirim via email ke office.uksk@gmail.com dan restu.nurwahyudin@gmail.com disertakan bukti transfer yang telah dipindai.
Nara hubung:
Restu Ketus (085722685525)
Aldi (085722220160)
Teknis Pendaftaran
Jika anda berada di Bandung dan sekitarnya, kami persilahkan anda untuk melakukan pendaftaran langsung ke sekretariat HAM IN FOCUS 2010 dengan membawa karya tulis anda dengan ketentuan yang berlaku.
Bagi anda yang berasal dari luar kota Bandung dan tidak memungkinkan untuk datang langsung, bisa melakukan pembayaran melalui rekening ke no. rekening 0153781748 BNI cabang UPI Bandung a.n. N Rohmah Maidasari. Bukti pembayaran disertakan dalam berkas pengiriman karya.
Fasilitas:
* Uang Pembinaan, Trofi, dan sertifikat (Untuk para juara)
* Sertifikat* (Untuk semua peserta)
*sertifikat dapat diambil di sekretariat UKSK, panitia tidak mnyediakan pengiriman sertifikat via pos.
Sekretariat HAM IN FOCUS 2010
Nara hubung: Aldi085722220160
Gedung PKM UPI Lantai 3 No. 97
Jalan Dr. Setiabudi No. 229 Bandung, 40154
email: office.uksk@gmail.com
Selasa, 30 November 2010
Rabu, 08 September 2010
Sri Utami: Guru yang Tak Sanggup Sekolahkan Anaknya
KOMPAS.com - Satu jam sudah Sri Utami berada di gubuk itu menanti hujan reda. Ia harus singgah ke tempat itu agar tak basah kuyup saat menjumpai murid-muridnya di pedalaman Boalemo, Gorontalo, Sulawesi Tengah.
Sejak pindah ke daerah transmigran, anak saya hanya di rumah membantu ayahnya berladang.
-- Sri Utami
Saat hujan turun, Sri baru berjalan sekitar satu kilometer. Masih ada tiga kilometer perjalanan lagi yang menantinya. Perjalanan dengan medan berbukit dan dua sungai.
Begitulah kisah Sri berawal. Gubuk beratap rumbia dan tanpa tempat duduk itu selalu menjadi penolongnya saat kelelahan atau kehujanan. Tak jarang, Sri juga berteduh bersama beberapa ekor kambing yang takut basah.
Sri adalah seorang guru yang mengajar di daerah transmigrasi, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, Gorontalo. Bila musim hujan tiba, jalanan licin dan becek menjadi "musuhnya", karena Sri terpaksa menenteng sepatu bututnya agar tak dimakan lumpur.
"Ini sepatu saya satu-satunya dan saya akan lebih membutuhkannya saat musim kemarau tiba," ujar perempuan berjilbab itu tersenyum.
Tak sanggup
Sri, perempuan asli Surabaya, Jawa Timur, itu terlihat sangat sederhana. Bukannya ingin berpenampilan sederhana, namun Sri ternyata memang hidup serba kekurangan. Jangankan membeli baju dan sepatu baru untuk mengajar, menyekolahkan anaknya saja ia tak sanggup.
Diakui Sri, putra tercintanya hanya bisa mencicipi pendidikan hingga bangku SMP saat masih tinggal di Surabaya. "Itupun karena biayanya hasil patungan sanak saudara di sana. Sejak pindah ke daerah transmigran, anak saya hanya di rumah membantu ayahnya berladang," ungkapnya.
Gaji dua ratus lima puluh ribu yang diterimanya setiap bulan hanya habis untuk makan. Sri dan dan suaminya yang baru setahun menjadi transmigran di daerah itu, belum bisa berbuat banyak untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang lebih tinggi.
Sejak pertama kali mengajar, Sri memang tak pernah berharap profesinya bisa menghasilkan banyak uang. Ia mengambil keputusan untuk menghabiskan hidupnya menjadi pendidik saat usianya baru menginjak dua puluh tahun.
Berakhir di ladang
Sri adalah lulusan Sekolah Pendidikan Guru (SPG) tahun 1984. Ia mengawali tugasnya di SD Al Jihad, Surabaya. Saat itu, gajinya hanya lima belas rupiah.
Selama mengajar, Sri juga memberanikan diri kuliah di Universitas Tri Tunggal, Surabaya, meski gajinya tentu tak cukup untuk itu. Beruntung, Sri selalu menerima beasiswa dan akhirnya sukses meraih gelar sarjana.
Setelah menikah, pada 2004 Sri memilih ikut suaminya ke Lampung. Di tanah Sumatera itu hidupnya tak menjadi lebih baik. Ia mengajar tujuh mata pelajaran dengan imbalan seratus tujuh puluh ribu rupiah. Kala itu, penghasilannya dari mengajar tersebut hanya cukup untuk membeli sekarung beras.
Tak ingin hidup kekurangan berlama-lama, pada 2009 lalu Sri dan suaminya menerima tawaran program transmigrasi ke Gorontalo. Meski di daerah terpencil, Sri pun masih ngotot menjadi guru abdi. Baginya, mengajar adalah nadinya.
Pernah, Sri berpikir dan mencoba untuk berhenti saja menjadi guru dan terjun sebagai buruh tani. Namun, sehari pun ia tak bisa melakukannya karena Sri mengaku terlanjur cinta pada dunia pendidikan. Titel sarjana yang diraihnya susah payah, menjadi beban tersendiri baginya. Sri tak boleh menyia-nyiakan ilmunya.
Kegigihan Sri sebagai guru abdi menghantarkannya menjadi satu dari tujuh pemenang dalam Suharso Monoarfa Award (SUMO) Awards tahun 2010 untuk kategori guru pejuang. Bersama 34 nominator dalam penghargaan tersebut, Sri dianggap memiliki dedikasi luar biasa dalam mencerdaskan bangsa ini.
Miris nian nasib Sri. Dua puluh enam tahun menjadi guru abdi, tak serta merta membuatnya bisa menyekolahkan sang anak. Hatinya pilu setiap kali melihat puluhan siswa yang diajarnya.
"Saya sibuk mengajar, sedangkan anak saya tak bisa sekolah," ucapnya lirih.
Di sisi lain, di usianya yang kini menginjak 46 tahun, harapan Sri menjadi Pegawai Negeri Sipil pun tertutup sudah. Pipinya yang kurus kerap dihiasi air mata kesedihan dan harapan. Harapan agar anaknya bisa mengecap pendidikan. Pun, harapan supaya besaran gajinya kelak akan layak, untuk mengubah nasib putranya agar tak berakhir di ladang.
http://edukasi.kompas.com/read/2010/06/28/1206303/Guru.yang.Tak.Sanggup.Sekolahkan.Anaknya
Sejak pindah ke daerah transmigran, anak saya hanya di rumah membantu ayahnya berladang.
-- Sri Utami
Saat hujan turun, Sri baru berjalan sekitar satu kilometer. Masih ada tiga kilometer perjalanan lagi yang menantinya. Perjalanan dengan medan berbukit dan dua sungai.
Begitulah kisah Sri berawal. Gubuk beratap rumbia dan tanpa tempat duduk itu selalu menjadi penolongnya saat kelelahan atau kehujanan. Tak jarang, Sri juga berteduh bersama beberapa ekor kambing yang takut basah.
Sri adalah seorang guru yang mengajar di daerah transmigrasi, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, Gorontalo. Bila musim hujan tiba, jalanan licin dan becek menjadi "musuhnya", karena Sri terpaksa menenteng sepatu bututnya agar tak dimakan lumpur.
"Ini sepatu saya satu-satunya dan saya akan lebih membutuhkannya saat musim kemarau tiba," ujar perempuan berjilbab itu tersenyum.
Tak sanggup
Sri, perempuan asli Surabaya, Jawa Timur, itu terlihat sangat sederhana. Bukannya ingin berpenampilan sederhana, namun Sri ternyata memang hidup serba kekurangan. Jangankan membeli baju dan sepatu baru untuk mengajar, menyekolahkan anaknya saja ia tak sanggup.
Diakui Sri, putra tercintanya hanya bisa mencicipi pendidikan hingga bangku SMP saat masih tinggal di Surabaya. "Itupun karena biayanya hasil patungan sanak saudara di sana. Sejak pindah ke daerah transmigran, anak saya hanya di rumah membantu ayahnya berladang," ungkapnya.
Gaji dua ratus lima puluh ribu yang diterimanya setiap bulan hanya habis untuk makan. Sri dan dan suaminya yang baru setahun menjadi transmigran di daerah itu, belum bisa berbuat banyak untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang lebih tinggi.
Sejak pertama kali mengajar, Sri memang tak pernah berharap profesinya bisa menghasilkan banyak uang. Ia mengambil keputusan untuk menghabiskan hidupnya menjadi pendidik saat usianya baru menginjak dua puluh tahun.
Berakhir di ladang
Sri adalah lulusan Sekolah Pendidikan Guru (SPG) tahun 1984. Ia mengawali tugasnya di SD Al Jihad, Surabaya. Saat itu, gajinya hanya lima belas rupiah.
Selama mengajar, Sri juga memberanikan diri kuliah di Universitas Tri Tunggal, Surabaya, meski gajinya tentu tak cukup untuk itu. Beruntung, Sri selalu menerima beasiswa dan akhirnya sukses meraih gelar sarjana.
Setelah menikah, pada 2004 Sri memilih ikut suaminya ke Lampung. Di tanah Sumatera itu hidupnya tak menjadi lebih baik. Ia mengajar tujuh mata pelajaran dengan imbalan seratus tujuh puluh ribu rupiah. Kala itu, penghasilannya dari mengajar tersebut hanya cukup untuk membeli sekarung beras.
Tak ingin hidup kekurangan berlama-lama, pada 2009 lalu Sri dan suaminya menerima tawaran program transmigrasi ke Gorontalo. Meski di daerah terpencil, Sri pun masih ngotot menjadi guru abdi. Baginya, mengajar adalah nadinya.
Pernah, Sri berpikir dan mencoba untuk berhenti saja menjadi guru dan terjun sebagai buruh tani. Namun, sehari pun ia tak bisa melakukannya karena Sri mengaku terlanjur cinta pada dunia pendidikan. Titel sarjana yang diraihnya susah payah, menjadi beban tersendiri baginya. Sri tak boleh menyia-nyiakan ilmunya.
Kegigihan Sri sebagai guru abdi menghantarkannya menjadi satu dari tujuh pemenang dalam Suharso Monoarfa Award (SUMO) Awards tahun 2010 untuk kategori guru pejuang. Bersama 34 nominator dalam penghargaan tersebut, Sri dianggap memiliki dedikasi luar biasa dalam mencerdaskan bangsa ini.
Miris nian nasib Sri. Dua puluh enam tahun menjadi guru abdi, tak serta merta membuatnya bisa menyekolahkan sang anak. Hatinya pilu setiap kali melihat puluhan siswa yang diajarnya.
"Saya sibuk mengajar, sedangkan anak saya tak bisa sekolah," ucapnya lirih.
Di sisi lain, di usianya yang kini menginjak 46 tahun, harapan Sri menjadi Pegawai Negeri Sipil pun tertutup sudah. Pipinya yang kurus kerap dihiasi air mata kesedihan dan harapan. Harapan agar anaknya bisa mengecap pendidikan. Pun, harapan supaya besaran gajinya kelak akan layak, untuk mengubah nasib putranya agar tak berakhir di ladang.
http://edukasi.kompas.com/read/2010/06/28/1206303/Guru.yang.Tak.Sanggup.Sekolahkan.Anaknya
Tak Bersiswa, 8 Sekolah "Tutup Usia"
DENPASAR, KOMPAS.com - Sejumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) swasta di Bali terpaksa ditutup karena tidak memeroleh siswa untuk kelangsungan operasional sekolah-sekolah tersebut pada tahun ajaran 2009/2010. Demikian pula sejumlah Sekolah Dasar (SD) yang murid sedikit dengan lokasi yang saling berdekatan juga digabungkan.
"Digabungkan sebagai tindakan efisiensi, tanpa mengurangi kelancaran proses belajar mengajar," kata Kabag Publikasi dan Dokumentasi pada Biro Humas dan Protokol Pemprov Bali I Ketut Teneng di Denpasar, Sabtu (4/9/2010).
Ia mengatakan, akibat penggabungan dan sejumlah sekolah yang terpaksa tidak beroperasi lagi itu menyebabkan fasilitas pendidikan di Bali berkurang. Namun, khusus Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) bertambah karena adanya pembangunan fasilitas baru.
Saat ini, jumlah SD hanya tercatat 2.456 buah untuk menampung 413.490 murid, yang berarti ada penggabungan 18 unit, karena tahun 2009 di Bali tercatat memiliki 2.474 SD dengan 396.817 murid. Sementara itu, jumlah SMP swasta yang tutup sebanyak empat buah dari 394 buah yang seluruhnya menampung 171.712 siswa di delapan Kabupaten dan satu kota di daerah.
Ketut menjelaskan, empat SMA swasta juga tidak berlanjut dalam proses belajar mengajar, sehingga fasilitas pendidikan itu berkurang dari 182 buah kini menjadi 178 buah yang seluruhnya menampung 78.020 siswa.
http://edukasi.kompas.com/read/2010/09/04/13000929/Tak.Bersiswa..8.Sekolah..quot.Tutup.Usia.quot.
"Digabungkan sebagai tindakan efisiensi, tanpa mengurangi kelancaran proses belajar mengajar," kata Kabag Publikasi dan Dokumentasi pada Biro Humas dan Protokol Pemprov Bali I Ketut Teneng di Denpasar, Sabtu (4/9/2010).
Ia mengatakan, akibat penggabungan dan sejumlah sekolah yang terpaksa tidak beroperasi lagi itu menyebabkan fasilitas pendidikan di Bali berkurang. Namun, khusus Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) bertambah karena adanya pembangunan fasilitas baru.
Saat ini, jumlah SD hanya tercatat 2.456 buah untuk menampung 413.490 murid, yang berarti ada penggabungan 18 unit, karena tahun 2009 di Bali tercatat memiliki 2.474 SD dengan 396.817 murid. Sementara itu, jumlah SMP swasta yang tutup sebanyak empat buah dari 394 buah yang seluruhnya menampung 171.712 siswa di delapan Kabupaten dan satu kota di daerah.
Ketut menjelaskan, empat SMA swasta juga tidak berlanjut dalam proses belajar mengajar, sehingga fasilitas pendidikan itu berkurang dari 182 buah kini menjadi 178 buah yang seluruhnya menampung 78.020 siswa.
http://edukasi.kompas.com/read/2010/09/04/13000929/Tak.Bersiswa..8.Sekolah..quot.Tutup.Usia.quot.
Kerjasama Kemdiknas-KPK: 2011, Pendidikan Antikuropsi Diluncurkan
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh menyambangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (6/9/2010). Namun, kedatangan Mendiknas tidak dalam kaitan proses penyelidikan ataupun penyidikan kasus korupsi yang ditangani oleh KPK, melainkan untuk membahas program kerjasama antara Kementrian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) dan KPK dalam pendidikan antikorupsi.
Kata kuncinya, 15-20 tahun korupsi tidak jamannya lagi mulai pra sekolah dan perguruan tinggi, kita juga melibatkan masyarakat.
-- Mohammad Nuh
Rencananya, pendidikan anti korupsi akan dimasukan dalam kurikulum dari tingkat pra sekolah hingga perguruan tinggi. "Kami hadir di KPK untuk menyiapkan program, pendidikan anti korupsi jadi pendidikan karakter yang dimulai pada tahun ajaran 2011," tutur Nuh kepada wartawan selepas pertemuan dengan Wakil Ketua KPK Haryono Umar.
Nuh mengungkapkan, pihak KPK telah sepakat membentuk tim kecil dengan Kemdiknas untuk membahas substansi kurikulum dan evaluasi tentang pendidikan antikorupsi tersebut. "Kata kuncinya, 15-20 tahun korupsi tidak jamannya lagi mulai pra sekolah dan perguruan tinggi, kita juga melibatkan masyarakat," tuturnya.
Menurutnya, pendidikan antikorupsi tidak harus menjadi mata pelajaran secara terpisah, namun bisa dimasukan ke dalam silabus-silabus mata pelajaran. Pihaknya pun menekankan, program pendidikan antikorupsi dimasukan dalam pembentukan karakter di kurikulum sekolah.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Haryono Umar, yang ditemui bersama-sama dengan Mendiknas mengungkapkan, pihaknya juga membina kerjasama dengan Kemdiknas dalam hal pelaporan gratifikasi atau laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).
http://edukasi.kompas.com/read/2010/09/06/1829524/2011..Pendidikan.Antikuropsi.Diluncurkan
Kata kuncinya, 15-20 tahun korupsi tidak jamannya lagi mulai pra sekolah dan perguruan tinggi, kita juga melibatkan masyarakat.
-- Mohammad Nuh
Rencananya, pendidikan anti korupsi akan dimasukan dalam kurikulum dari tingkat pra sekolah hingga perguruan tinggi. "Kami hadir di KPK untuk menyiapkan program, pendidikan anti korupsi jadi pendidikan karakter yang dimulai pada tahun ajaran 2011," tutur Nuh kepada wartawan selepas pertemuan dengan Wakil Ketua KPK Haryono Umar.
Nuh mengungkapkan, pihak KPK telah sepakat membentuk tim kecil dengan Kemdiknas untuk membahas substansi kurikulum dan evaluasi tentang pendidikan antikorupsi tersebut. "Kata kuncinya, 15-20 tahun korupsi tidak jamannya lagi mulai pra sekolah dan perguruan tinggi, kita juga melibatkan masyarakat," tuturnya.
Menurutnya, pendidikan antikorupsi tidak harus menjadi mata pelajaran secara terpisah, namun bisa dimasukan ke dalam silabus-silabus mata pelajaran. Pihaknya pun menekankan, program pendidikan antikorupsi dimasukan dalam pembentukan karakter di kurikulum sekolah.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Haryono Umar, yang ditemui bersama-sama dengan Mendiknas mengungkapkan, pihaknya juga membina kerjasama dengan Kemdiknas dalam hal pelaporan gratifikasi atau laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).
http://edukasi.kompas.com/read/2010/09/06/1829524/2011..Pendidikan.Antikuropsi.Diluncurkan
Beasiswa S-2 25 Pegawai Pemerintah Studi ke Inggris
JAKARTA, KOMPAS.com — Sebanyak 25 karyawan dari berbagai instansi pemerintah, baik kementerian maupun dinas pemerintahan pusat dan daerah, menerima beasiswa S-2 ke Inggris dari Decentralization Support Facility-Decentralization Education and Training (DSF-DET) Indonesia. Keberangkatan mereka akan dilepas pada Selasa (7/9/2010) di Jakarta.
Pemberian beasiswa tersebut merupakan salah satu komitmen penandatanganan nota kesepakatan (memorandum of understanding/MOU) pada November 2007 silam antara Pemerintah RI dan para donor atau DSF yang sekarang merupakan multi-donor trust fund (MDTF) yang dipimpin oleh pemerintah. Kesepakatan tersebut bertujuan utama untuk mendukung agenda desentralisasi Pemerintah Indonesia, khususnya yang berhubungan dengan upaya-upaya peningkatan pelayanan publik bagi masyarakat.
Dalam siaran persnya di Jakarta, Senin (6/9/2010), Sekretaris Jenderal Kepala Pusat Administrasi Kerja Sama Luar Negeri Nuryanto mengatakan, dalam lingkup desentralisasi, DSF berupaya mencapai tujuan-tujuannya dengan memenuhi tiga perannya yang dirancang untuk membantu Pemerintah Indonesia dalam mengembangkan; penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, baik untuk sisi demand dan supply dari penyediaan pelayanan di daerah sehingga menekankan pada upaya menggalakkan akuntabilitas pemerintah daerah ke masyarakat (downward) dan akuntabilitas pemerintah daerah ke pemerintah pusat (upward),
kapasitas pemerintah, terutama bagi pemerintah daerah, serta harmonisasi, keselarasan, efisiensi dan efektivitas bantuan pembangunan.
Sementara melalui Program Desentralisasi Pendidikan dan Pelatihan, upaya penawaran beasiswa ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan para karyawan di lembaga-lembaga pemerintah, baik di pusat maupun daerah, terutama pada bidang-bidang yang sangat strategis dalam pelayanan masyarakat, kebijakan desentralisasi keuangan, serta pertanggungjawaban sosial.
Adapun beberapa perguruan tinggi Inggris yang akan menjadi tujuan studi para penerima beasiswa tersebut, antara lain perguruan-perguruan tinggi yang memiliki relevansi dengan program S-2 satu tahun (master) untuk bidang-bidang studi terkait. Beberapa perguruan tinggi itu antara lain University Birmingham, (Decentralized Governance and Development/Governance and Democratic Participation/Urban Governance for Development), University Southampton (Citizenship and Democracy), King’s College London (Public Services Policy & Management), London School of Economics (Social Policy and Development), University of Warwick (Public Administration), serta University of Surrey.
http://edukasi.kompas.com/read/2010/09/06/16593364/25.Pegawai.Pemerintah.Studi.ke.Inggris
Pemberian beasiswa tersebut merupakan salah satu komitmen penandatanganan nota kesepakatan (memorandum of understanding/MOU) pada November 2007 silam antara Pemerintah RI dan para donor atau DSF yang sekarang merupakan multi-donor trust fund (MDTF) yang dipimpin oleh pemerintah. Kesepakatan tersebut bertujuan utama untuk mendukung agenda desentralisasi Pemerintah Indonesia, khususnya yang berhubungan dengan upaya-upaya peningkatan pelayanan publik bagi masyarakat.
Dalam siaran persnya di Jakarta, Senin (6/9/2010), Sekretaris Jenderal Kepala Pusat Administrasi Kerja Sama Luar Negeri Nuryanto mengatakan, dalam lingkup desentralisasi, DSF berupaya mencapai tujuan-tujuannya dengan memenuhi tiga perannya yang dirancang untuk membantu Pemerintah Indonesia dalam mengembangkan; penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, baik untuk sisi demand dan supply dari penyediaan pelayanan di daerah sehingga menekankan pada upaya menggalakkan akuntabilitas pemerintah daerah ke masyarakat (downward) dan akuntabilitas pemerintah daerah ke pemerintah pusat (upward),
kapasitas pemerintah, terutama bagi pemerintah daerah, serta harmonisasi, keselarasan, efisiensi dan efektivitas bantuan pembangunan.
Sementara melalui Program Desentralisasi Pendidikan dan Pelatihan, upaya penawaran beasiswa ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan para karyawan di lembaga-lembaga pemerintah, baik di pusat maupun daerah, terutama pada bidang-bidang yang sangat strategis dalam pelayanan masyarakat, kebijakan desentralisasi keuangan, serta pertanggungjawaban sosial.
Adapun beberapa perguruan tinggi Inggris yang akan menjadi tujuan studi para penerima beasiswa tersebut, antara lain perguruan-perguruan tinggi yang memiliki relevansi dengan program S-2 satu tahun (master) untuk bidang-bidang studi terkait. Beberapa perguruan tinggi itu antara lain University Birmingham, (Decentralized Governance and Development/Governance and Democratic Participation/Urban Governance for Development), University Southampton (Citizenship and Democracy), King’s College London (Public Services Policy & Management), London School of Economics (Social Policy and Development), University of Warwick (Public Administration), serta University of Surrey.
http://edukasi.kompas.com/read/2010/09/06/16593364/25.Pegawai.Pemerintah.Studi.ke.Inggris
SMAN 15 Tangerang: Ijazah Mohareni Hanya Boleh Difotokopi
JAKARTA, KOMPAS.com — Meskipun orangtuanya sudah berniat mencicil tunggakan administrasi, pihak sekolah tetap menahan ijazah Mohareni, siswi kelas III SMAN 15 Tangerang. Mereka melarang Mohareni meminjam ijazah tersebut untuk keperluan melamar kerja. Ijazahnya hanya boleh difotokopi.
Saya sangat kecewa terhadap pihak sekolah karena untuk meminjamnya pun tidak boleh.
-- Fadiloes Bahar
"Tunggakan saya sebesar Rp 3 juta, tapi saya berniat untuk mencicilnya kok," ungkap Fadiloes Bahar, orangtua Mohareni, kepada Kompas.com, Rabu (25/8/2010) di Jakarta.
Menurut Fadiloes yang juga berprofesi sebagai guru, di SMP 8 Tangerang, uang administratif yang masih ditunggak itu adalah uang bimbingan belajar, uang pendaftaran awal tahun ajaran baru, dan banyak lagi.
"Saya sangat kecewa terhadap pihak sekolah karena untuk meminjamnya pun tidak boleh," lanjut dia.
Sebagai jalan keluar, pihak sekolah sementara ini akan memberikan fotokopi ijazah bagi siswanya yang ingin melamar pekerjaan atau melanjutkan studinya ke perguruan tinggi.
"Sekolah berjanji, asalkan biaya administratif lunas, maka ijazah asli akan diberikan," ujar Fadiloes.
Seperti diberitakan sebelumnya, Rabu ini, ijazah Mohareni ditahan pihak sekolah hanya karena ia belum melunasi biaya administratif.
"Anak saya sudah tamat di SMAN 15 Tangerang. Karena ingin melamar kerja, dia harus punya ijazah asli. Saya sadar belum bisa melunasi biaya administratif, tapi saat hanya ingin meminjamnya pun tidak boleh," ujar Fadiloes.
Fadiloes mengungkapkan, kejadian tersebut juga terjadi pada siswa lain yang menunggak pembayaran biaya administratif. Padahal, kata dia, dia sudah berinisiatif mencicil tunggakan itu.
http://edukasi.kompas.com/read/2010/08/25/15075265/Ijazah.Mohareni.Hanya.Boleh.Difotokopi
Saya sangat kecewa terhadap pihak sekolah karena untuk meminjamnya pun tidak boleh.
-- Fadiloes Bahar
"Tunggakan saya sebesar Rp 3 juta, tapi saya berniat untuk mencicilnya kok," ungkap Fadiloes Bahar, orangtua Mohareni, kepada Kompas.com, Rabu (25/8/2010) di Jakarta.
Menurut Fadiloes yang juga berprofesi sebagai guru, di SMP 8 Tangerang, uang administratif yang masih ditunggak itu adalah uang bimbingan belajar, uang pendaftaran awal tahun ajaran baru, dan banyak lagi.
"Saya sangat kecewa terhadap pihak sekolah karena untuk meminjamnya pun tidak boleh," lanjut dia.
Sebagai jalan keluar, pihak sekolah sementara ini akan memberikan fotokopi ijazah bagi siswanya yang ingin melamar pekerjaan atau melanjutkan studinya ke perguruan tinggi.
"Sekolah berjanji, asalkan biaya administratif lunas, maka ijazah asli akan diberikan," ujar Fadiloes.
Seperti diberitakan sebelumnya, Rabu ini, ijazah Mohareni ditahan pihak sekolah hanya karena ia belum melunasi biaya administratif.
"Anak saya sudah tamat di SMAN 15 Tangerang. Karena ingin melamar kerja, dia harus punya ijazah asli. Saya sadar belum bisa melunasi biaya administratif, tapi saat hanya ingin meminjamnya pun tidak boleh," ujar Fadiloes.
Fadiloes mengungkapkan, kejadian tersebut juga terjadi pada siswa lain yang menunggak pembayaran biaya administratif. Padahal, kata dia, dia sudah berinisiatif mencicil tunggakan itu.
http://edukasi.kompas.com/read/2010/08/25/15075265/Ijazah.Mohareni.Hanya.Boleh.Difotokopi
Mendiknas: Penerapan SKS Tak Prioritas
JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pendidikan Nasional tidak akan gegabah menerapkan sistem satuan kredit semester atau SKS untuk tingkat SMP maupun SMA sederajat. Meskipun usulan tersebut dinilai baik, akan tetapi pelaksanaannya dari sisi waktu, materi serta kesiapannya harus dikaji dan dipertimbangkan terlebih dulu.
Memang ada pemikiran atau kajian tentang sistem SKS ini. Akan tetapi, apakah itu langsung ini diterapkan. Saya kira tidak.
-- M Nuh
Penerapannya, diakui tidak prioritas dan tidak cukup jika hanya dikaji dua atau tiga tahun lagi. Demikian disampaikan Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh saat ditanya pers, seusai rapat mengenai Badan Hukum Pendidikan di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (26/8/2010) sore.
"Memang ada pemikiran atau kajian tentang sistem SKS ini. Akan tetapi, apakah itu langsung ini diterapkan. Saya kira tidak. Mendiknas tidak akan gegabah. Sesuatu yang baik, itu harus terus dipertimbangkan dari sisi ketepatan dan waktu. Apakah tepat SKS ini harus diterapkan sekarang? Ini perlu diperdalam dan dikaji lagi," ujarnya.
Menurut Nuh, selain soal waktu, yang harus dipertimbangkan juga adalah soal sistem SKS itu sendiri. Sekarang ini, selain wacana penerapan sistem SKS, apakah ada hal yang lebih urgensi lagi yang harus diselesaikan, seperti sekarang ini ada persoalan pemerataan disparitas pendidikan. "Lalu soal rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI) dan soal SBI. Itu juga masih jadi masalah. Sekarang ada usulan baru lagi. Jelas, itu, kan menambah masalah," tambah Nuh.
Nuh menilai persoalan yang mendasar sekarang adalah mengenai pemerataan disparitas pendidikan, selain soal kurikulum ke depan yang harus bisa menjawab tantangan. "Jadi, ke depan harus dilakukan kajian lebih dulu. Paling tidak, sistem SKS tersebut itu harus memasukan sisi karakter. Juga memasukan soal inovasi dan kreativitas. Karena itu, sistem SKS tidak dalam waktu dua atau tiga tahun ini," jelasnya.
Lebih jauh Nuh mengatakan, penerapan sistem SKS, selain harus mempersiapkan fasilitas kelas, juga kesiapan guru yang akan mengajarnya. "Kalau orang mengambil sistem SKS, prinsipnya setiap pelajaran harus bisa dipindah ke setiap semester lainnya. Misalnya, ada lima mata pelajaran. Jika di semester genap tidak dipindah ke semester ganjil, maka meskipun sudah selesai di semester ganjil tidak bisa ambil yang di semester genap. Kalau dipindah, apakah gurunya ada, dan ruang kelas nya juga ada? Karena kalau mata pelajarannya dipindah harus siap dengan ruang dan guru yang mengajarnya," tanya Nuh.
http://edukasi.kompas.com/read/2010/08/26/19234125/Mendiknas:.Penerapan.SKS.Tak.Prioritas
Memang ada pemikiran atau kajian tentang sistem SKS ini. Akan tetapi, apakah itu langsung ini diterapkan. Saya kira tidak.
-- M Nuh
Penerapannya, diakui tidak prioritas dan tidak cukup jika hanya dikaji dua atau tiga tahun lagi. Demikian disampaikan Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh saat ditanya pers, seusai rapat mengenai Badan Hukum Pendidikan di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (26/8/2010) sore.
"Memang ada pemikiran atau kajian tentang sistem SKS ini. Akan tetapi, apakah itu langsung ini diterapkan. Saya kira tidak. Mendiknas tidak akan gegabah. Sesuatu yang baik, itu harus terus dipertimbangkan dari sisi ketepatan dan waktu. Apakah tepat SKS ini harus diterapkan sekarang? Ini perlu diperdalam dan dikaji lagi," ujarnya.
Menurut Nuh, selain soal waktu, yang harus dipertimbangkan juga adalah soal sistem SKS itu sendiri. Sekarang ini, selain wacana penerapan sistem SKS, apakah ada hal yang lebih urgensi lagi yang harus diselesaikan, seperti sekarang ini ada persoalan pemerataan disparitas pendidikan. "Lalu soal rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI) dan soal SBI. Itu juga masih jadi masalah. Sekarang ada usulan baru lagi. Jelas, itu, kan menambah masalah," tambah Nuh.
Nuh menilai persoalan yang mendasar sekarang adalah mengenai pemerataan disparitas pendidikan, selain soal kurikulum ke depan yang harus bisa menjawab tantangan. "Jadi, ke depan harus dilakukan kajian lebih dulu. Paling tidak, sistem SKS tersebut itu harus memasukan sisi karakter. Juga memasukan soal inovasi dan kreativitas. Karena itu, sistem SKS tidak dalam waktu dua atau tiga tahun ini," jelasnya.
Lebih jauh Nuh mengatakan, penerapan sistem SKS, selain harus mempersiapkan fasilitas kelas, juga kesiapan guru yang akan mengajarnya. "Kalau orang mengambil sistem SKS, prinsipnya setiap pelajaran harus bisa dipindah ke setiap semester lainnya. Misalnya, ada lima mata pelajaran. Jika di semester genap tidak dipindah ke semester ganjil, maka meskipun sudah selesai di semester ganjil tidak bisa ambil yang di semester genap. Kalau dipindah, apakah gurunya ada, dan ruang kelas nya juga ada? Karena kalau mata pelajarannya dipindah harus siap dengan ruang dan guru yang mengajarnya," tanya Nuh.
http://edukasi.kompas.com/read/2010/08/26/19234125/Mendiknas:.Penerapan.SKS.Tak.Prioritas
Langganan:
Postingan (Atom)