JAKARTA, KOMPAS.com — Sebanyak 25 karyawan dari berbagai instansi pemerintah, baik kementerian maupun dinas pemerintahan pusat dan daerah, menerima beasiswa S-2 ke Inggris dari Decentralization Support Facility-Decentralization Education and Training (DSF-DET) Indonesia. Keberangkatan mereka akan dilepas pada Selasa (7/9/2010) di Jakarta.
Pemberian beasiswa tersebut merupakan salah satu komitmen penandatanganan nota kesepakatan (memorandum of understanding/MOU) pada November 2007 silam antara Pemerintah RI dan para donor atau DSF yang sekarang merupakan multi-donor trust fund (MDTF) yang dipimpin oleh pemerintah. Kesepakatan tersebut bertujuan utama untuk mendukung agenda desentralisasi Pemerintah Indonesia, khususnya yang berhubungan dengan upaya-upaya peningkatan pelayanan publik bagi masyarakat.
Dalam siaran persnya di Jakarta, Senin (6/9/2010), Sekretaris Jenderal Kepala Pusat Administrasi Kerja Sama Luar Negeri Nuryanto mengatakan, dalam lingkup desentralisasi, DSF berupaya mencapai tujuan-tujuannya dengan memenuhi tiga perannya yang dirancang untuk membantu Pemerintah Indonesia dalam mengembangkan; penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, baik untuk sisi demand dan supply dari penyediaan pelayanan di daerah sehingga menekankan pada upaya menggalakkan akuntabilitas pemerintah daerah ke masyarakat (downward) dan akuntabilitas pemerintah daerah ke pemerintah pusat (upward),
kapasitas pemerintah, terutama bagi pemerintah daerah, serta harmonisasi, keselarasan, efisiensi dan efektivitas bantuan pembangunan.
Sementara melalui Program Desentralisasi Pendidikan dan Pelatihan, upaya penawaran beasiswa ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan para karyawan di lembaga-lembaga pemerintah, baik di pusat maupun daerah, terutama pada bidang-bidang yang sangat strategis dalam pelayanan masyarakat, kebijakan desentralisasi keuangan, serta pertanggungjawaban sosial.
Adapun beberapa perguruan tinggi Inggris yang akan menjadi tujuan studi para penerima beasiswa tersebut, antara lain perguruan-perguruan tinggi yang memiliki relevansi dengan program S-2 satu tahun (master) untuk bidang-bidang studi terkait. Beberapa perguruan tinggi itu antara lain University Birmingham, (Decentralized Governance and Development/Governance and Democratic Participation/Urban Governance for Development), University Southampton (Citizenship and Democracy), King’s College London (Public Services Policy & Management), London School of Economics (Social Policy and Development), University of Warwick (Public Administration), serta University of Surrey.
http://edukasi.kompas.com/read/2010/09/06/16593364/25.Pegawai.Pemerintah.Studi.ke.Inggris
Tidak ada komentar:
Posting Komentar